TINGKAT KEMISKINAN DIPAPUA

TINGKAT KEMISKINAN DI PAPUA

Mata Kuliah  :  Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu      : Mu’minatus Fitriati Firdaus, S.Fil.I, M.Phil.

              Oleh:

                  Syifa Citra Ayu (25117862)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2018

Latar Belakang

Papua adalah salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan daerah ini, mulai dari minyak, batu bara, emas, tembaga, uranium sampai hasil laut bahkan pariwisatanya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya tidak satupun yang mampu merubah kehidupan social dan mengangkat strata orang asli Papua, tercatat saat ini Papua masuk dalam daftar salah satu daerah miskin yang berada di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertical yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua saat ini. Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yang dimana bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penanggung jawab penuh atas masyarakatnya tidak bisa menjalankan tugasnya, dalam hal ini pemerintah lebih condong mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Sama halnya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat pun  sama sekali tidak mampu menjawab permasalahan di Papua, pendekatan secara militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini belum ada perkembangan bahkan menimbulkan gejolak besar di Papua. Akibat dari hal tersebut maka banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (TNI-POLRI), tidak hanya itu munculnya gerakan separatis saat ini dilatar belakangi oleh keadaan Papua saat ini yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Pola pikir yang dianggap terbelakang dan tingkat pendidikan yang sangat rendah belum lagi banyak generasi muda yang putus sekolah hal ini mengakibatkan Papua mengalami kemunduran dan bukan salah satu daerah yang berkembang, hal ini dikarenakan berbagai masalah-masalah diatas, keadaan birokrasi yang tidak stabil dalam pemerintahan yang memicu tidak adanya perkembangan di Papua, tingginya angka Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi.

Letak Geografis

Luas wilayah provinsi Papua adalah 317. 062 (Km2). Jika dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah Provinsi Papua merupakan 19,33 persen dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 (Km2). Ini merupakan provinsi terluas di Indonesia. Persentase penduduk Papua jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan tercatat sebesar 0.77% pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1980 meningkat menjadi 0,79%. Tahun 1990 peningkatan persentase jumlah penduduk Papua sangat tinggi yang mencapai 0,91%. Pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 0.86% dan terakhir pada tahun 2005, pesentase jumlah penduduk Papua tercatat sebanyak 0.85%.

 Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terluas yaitu 4397 Ha atau 13,87% dari total luas Provinsi Papua. Sedangkan Kota Jayapura merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan kota se-Indonesia, maka Kota Jayapura merupakan kota yang terluas. Kota Wamena (Jayawijaya) dengan ketinggian 2000 - 3000 meter diatas permukaan laut merupakan kota tertinggi dan terdingin di Papua. Sedangkan yang terendah adalah kota Merauke dengan ketinggian 3.5 meter diatas permukaan laut.

Provinsi Papua dengan luas 31.7062 Km2, terletak diantara 130 ° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan.

Batas wilayah di Provinsi Papua berbatasan dengan :

Sebelah Utara                      : Samudera Fasifik/Pacific Ocean

Sebelah Selatan                   : Laut Arafura/Arafura Sea

Sebelah Barat                      : Provinsi Papua Barat

Sebelah Timur                     :Papua New Guinea

Data Kemiskinan di Provinsi Papua

• Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,78 persen poin yaitu dari 28,40 persen pada September 2016 menjadi 27,62 persen pada Maret 2017.
• Garis Kemiskinan (GK) di perkotaan pada September 2016 sebesar Rp498.368,- lebih tinggi dari GK perdesaan yang mencapai Rp 441.287,- . Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.
• Peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 72,57 persen berbanding 27,43 persen.
• Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap GK di perkotaan adalah beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam, dan daging ayam. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK di perdesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek, daging babi, dan daging ayam.
• Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan kenaikan yang tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung sedikit menjauhi garis kemiskinan

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 1999 – Maret 2017.

Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,78 persen poin yaitu dari 28,40 persen pada September 2016 menjadi 27,62 persen pada Maret 2017. Selama delapan belas tahun terakhir (1999-2017) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,13 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,62 pada Maret 2017.

                                  

Tingkat Kemiskinan Menurut Tipe Daerah

Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, di mana pada Maret 2017 terdapat 36,20 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,46 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2016), terdapat penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,87 persen. Untuk daerah perkotaan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

                               

Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi

Pada gambar  menunjukkan persentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2017. Dari gambar tersebut tampak bahwa tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 27,62 persen; 25,10 persen; dan 21,85 persen. Dari 34 provinsi, 16 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yang mencapai 0,81 persen.

                                              

Upaya Pemerintah Provinsi Papua

  1. Dikembangkannya potensi swadaya (Upaya untuk mengolah sumber daya yang dimiliki) dan keswadayaan (Semangat untuk membebaskan diri dari nketergantungan terhadap pihak luar) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

  2. Dikembangkannya potensi swadaya (Upaya untuk mengolah sumber daya yang dimiliki) dan keswadayaan (Semangat untuk membebaskan diri dari nketergantungan terhadap pihak luar) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

   3.  Adanya  komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan baik menggunakan pemasukan dari hasil-hasil tambang yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua berupa tembaga (58.36 persen), perkebunan (12.74 persen) yang cukup besar yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Nabire, Numfor agar dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan investasi SDM.

   4.  Memperbaiki kualitas SDM dengan mengembangkan kreatifitas dan keahlian setiap orang dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih baik.

  5. Menjalankan program pendidikan murah kepada rakyat dengan subsidi silang untuk investasi perekonomian Papua kedepannya.

   6. Pemetaan wilayah hunian penduduk miskin. Kemudian, memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan dan mutiara, pertanian, pusat pendidikan dan pelatihan, industri dll.

   7. Memperbaiki infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan yang dapat mendatangkan investor lokal maupun asing untuk membuka pusat wisata sekaligus melakukan bisnis. Seperti akses jalan, pembangunan resort dan jembatan penghubung antarpulau, budidaya perikanan, kemudahan transportasi dll.

   8.  Mengadakan program RESPEK ( Rencana Pengembangan Strategis Berbasis Kampung) yaitu suatu program yang dirancang dengan mencoba mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

Kesimpulan dan Tanggapan

Kemiskinan memang suatu masalah yang kompleks. Ia tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkannya terjadi. Masyarakat Papua masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS: Maret 2014) menunjukkan Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara 33 Provinsi di Indonesia yaitu 924,4 ribu jiwa atau 30,05 persen dengan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan di Indonesia yaitu 28280,01 ribu jiwa atau 11,25 persen dan pada September 2017 mengalami penurunan menjadi 27,62 persen..

Dengan melihat kimiskinan yang terjadi di provinsi papua, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. salah satunya mengadakan program RESPEK (Rencana Pengembangan Strategis Berbasis Kampung). Hasil program Respek diharapkan dapat bermanfaat, berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Selain kemiskinan bebearapa  permasalahan yang dialami oleh warga Papua, diantaranya adalah kemiskinan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterisolasian, dan pengangguran. Salah satu faktor penyebabnya adalah sumber daya manusia yang minim sehingga kreatifitas dan inovatif masyarakat juga minim.

Dengan begitu, menurut saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan seperti membuka sekolah kursus keterampilan yang bersifat informal dengan tujuan dan harapan meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat pribumi yang menganggur, pemerintah membuat peraturan daerah yang membatasi surat izin usaha tidak terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang gerak kepada mereka yang setelah selesai mendapatkan bimbingan dan keterampilan kewirausahaan tersebut. Sehingga dengan demikian pengangguran di Tanah Papua akan berkurang dan pembangunan ekonomi akan terjadi

Referensi

(Sumber : https://pemkam.papua.go.id/data_geografis.php)

(Sumber: https://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170717130655.pdf)

(Sumber: https://www.kompasiana.com/senis.jotam/globalisasi-dan-kemiskinan-kiat-pemerintah-provinsi-papua-dalam-mengatasi-kemiskinan-dalam-implementasi-otsus-melalui-kebijakan-program-respek)

(Sumber: https://silmiikaffah.wordpress.com/2012/10/31/dimensi-kemiskinan-dan-kebijakan-penanggulangan-di-provinsi-papua/)

(Sumber: http://priskilaecha.blogspot.co.id/2015/08/masalah-perekonomian-di-papua.html)